DINILAI TAK MAMPU LAGI TANGANI MAFIA BBM, POLRES BULUKUMBA DIMINTA COPOT KANIT TIPIDTER
BULUKUMBA,merahputihindoenesiaa.id.merahputihindoenesiaa.id. Dugaan praktik pelangsiran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bulukumba. Isu tersebut mencuat setelah beredar video dan informasi mengenai sebuah kendaraan yang diduga menggunakan tangki tambahan untuk mengisi Solar di salah satu SPBU di Bulukumba.
Dalam unggahan Bulukumba_info di media sosial kendaraan tersebut disebut memiliki tangki tambahan di bagian kanan dan kiri serta tangki di atas bak. Unggahan itu juga mempertanyakan dugaan kendaraan masuk ke area pengisian dan melewati antrean kendaraan lainnya.
Persoalan tersebut mendapat perhatian karena penggunaan kendaraan dengan tangki modifikasi memang menjadi salah satu modus yang sedang ditindak aparat di Sulawesi Selatan. Pada periode Agustus–September 2026, Polda Sulsel mengungkap 10 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 17 tersangka. Modus yang ditemukan antara lain penggunaan tangki modifikasi, barcode yang tidak sesuai kendaraan, serta pembelian dan penjualan kembali BBM bersubsidi.
Di Bulukumba sendiri, polisi sebelumnya mengungkap kasus dugaan penimbunan BBM di Kecamatan Ujung Bulu. Dalam perkara tersebut diamankan satu mobil pikap, puluhan jeriken berisi Pertalite dan Solar, jeriken kosong, serta alat penghisap BBM. Perkara tersebut kemudian ditangani Unit Tipidter Satreskrim Polres Bulukumba.
Syawal Soroti Kinerja Penanganan
Menyikapi kembali munculnya dugaan aktivitas kendaraan yang diduga digunakan untuk melansir BBM, salah satu pemuda Bulukumba, Syawal, meminta aparat tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memastikan setiap dugaan penyalahgunaan BBM ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Syawal menilai munculnya kembali persoalan kendaraan bertangki tambahan dan dugaan pelangsiran perlu menjadi bahan evaluasi terhadap penanganan perkara BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Bulukumba.
“Kalau dugaan pelangsiran dan penyalahgunaan BBM terus menjadi keresahan masyarakat, maka harus ada evaluasi terhadap penanganannya. Jangan sampai masyarakat melihat ada kendaraan yang diduga menggunakan tangki tambahan, tetapi persoalannya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang terang,” ujar Syawal.
Ia meminta Kapolres Bulukumba melakukan evaluasi terhadap kinerja Unit Tipidter Satreskrim Polres Bulukumba dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menurut Syawal, apabila hasil evaluasi internal menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas, Kapolres diminta mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat yang bertanggung jawab.
“Kalau memang tidak mampu menangani persoalan ini secara maksimal, kami meminta Kapolres mengevaluasi dan bila diperlukan mencopot Kanit Tipidter. Ini tuntutan evaluasi atas kinerja, bukan tuduhan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Desak Buka Data Pengisian SPBU
Syawal juga mendorong agar dugaan kendaraan pelansir Solar tersebut tidak hanya diperdebatkan melalui video yang beredar di media sosial.
Menurutnya, CCTV SPBU, data transaksi, QR Code, nomor polisi kendaraan, volume pengisian, serta frekuensi transaksi perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran.
Hal tersebut penting karena dalam pengungkapan kasus BBM bersubsidi di Sulsel, aparat menemukan sejumlah modus seperti tangki kendaraan yang dimodifikasi, penggunaan barcode yang tidak sesuai nomor kendaraan, serta pembelian BBM secara berulang untuk kemudian dijual kembali.
Karena itu, dugaan dalam video yang beredar perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan; sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Syawal berharap persoalan BBM bersubsidi di Bulukumba tidak berhenti pada patroli dan pernyataan, tetapi dilanjutkan dengan pengawasan, pemeriksaan transaksi, dan penegakan hukum yang transparan.
“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang harus tepat sasaran. Kalau ada dugaan penyimpangan, buka datanya, periksa, dan tindak jika terbukti. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan itu dilakukan,” pungkasnya.
