Sam Prakoso Desak Kapolres hingga Kapolri Bertanggung Jawab atas Kematian Tahanan di Polsek Kajang

BULUKUMBA,Merahputihindoenesiaa.id — Kematian Anto saat berada dalam tahanan Polsek Kajang kembali menyulut sorotan terhadap institusi kepolisian. Peristiwa ini mengingatkan publik pada kematian Syamsuddin di Polres Bulukumba sekitar sepuluh tahun silam, sebuah catatan kelam yang kini kembali mengemuka di tengah tuntutan transparansi dan keadilan.

Sam Prakoso mendesak agar kematian Anto diusut secara menyeluruh. Menurutnya, dugaan kekerasan maupun keterangan yang menyebut korban meninggal akibat gantung diri harus diuji melalui penyelidikan objektif, pemeriksaan medis, serta pengungkapan bukti secara transparan.

“Jangan hanya berhenti pada anggota di lapangan. Kapolres hingga Kapolri harus memastikan kasus ini diusut tuntas. Kami ingin kebenaran terungkap dan siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” tegas Sam.

Baginya, terulangnya kabar kematian tahanan setelah satu dekade memunculkan pertanyaan serius tentang pengawasan dan jaminan keselamatan orang-orang yang berada dalam tahanan aparat.

Sam menilai, penanganan perkara ini tidak cukup hanya dengan memeriksa anggota yang diduga terlibat. Prosedur pengamanan, pengawasan terhadap tahanan, serta kemungkinan adanya kelalaian juga harus diperiksa secara menyeluruh. Meski demikian, tanggung jawab setiap pihak harus ditentukan berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan.

Ia pun mendesak Kapolres Bulukumba, Kapolda Sulawesi Selatan, hingga Kapolri memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Sam menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat untuk menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa tebang pilih.

Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat. Namun, ketika kabar kematian kembali datang dari balik jeruji besi, pertanyaan tentang keselamatan tahanan kembali mengetuk nurani publik.

Jangan sampai waktu hanya mengubur ingatan, sementara pertanyaan tentang keadilan tetap tak terjawab. Keluarga korban berhak mengetahui kebenaran, dan masyarakat berhak melihat hukum ditegakkan secara terbuka dan adil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *